Ternyata DPR Belum Mengesahkan RUU BUMD
Manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut dapat bekerja secara profesional. Terlebih, melihat peran strategis yang dimiliki dalam meningkatkan perekonomian dan penerimaan daerah. Namun, situasi ini sulit untuk diwujudkan karena berbagai faktor, salah satunya belum adanya kepastian hukum yang jelas dalam pengaturan BUMD. “BUMD hingga saat ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, cantolannya hanya...
LHKASN: Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur. Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor...
Analisa: Kredit Macet dan Pertumbuhan Ekonomi
Oleh: M Fajar Marta Kinerja buruk industri perbankan selama tahun 2015 terus berlanjut hingga kini. Buktinya, selama triwulan I 2016, kinerja perbankan masih lemah. Selama periode itu, total laba bersih perbankan nasional sebesar Rp 28,95 triliun, turun 2,3 persen dibandingkan akhir triwulan I 2015 yang sebesar 29,63 triliun. Penurunan laba tersebut dipicu secara tidak langsung...
Gereja Dan Jumlah Jemaat Terbesar di Indonesia
1. Gereja Bethany Surabaya (Graha Bethany Nginden, Surabaya) Kapasitas: 35.000 jemaat Gembala: Pdt. Abraham Alex Tanuseputra Aliran: Kharismatik Bethany merupakan salah satu gereja dengan teologi karismatik dengan denominasi Pentakostal. Gereja ini merupakan anggota dari Persekutuan Injili Indonesia (PII). Pdt. Alex merintis persekutuan doa di sebuah garasi di rumahnya di Surabaya, Jl. Manyar Rejo (pada waktu...
Majelis Etik Gelar Sidang Ketua BPK: Kasus Panama Papers!
TEMPO.CO, Jakarta – Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan menggelar sidang perdana terkait dengan laporan Koalisi Selamatkan BPK atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Koordinator koalisi itu, Roy Salam, mengatakan sidang digelar hari ini, Rabu, 18...
Haruskah Indonesia Menggunakan PLTN?
MATARAM, KOMPAS.com – Haruskah Indonesia menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir? Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kurtubi mengatakan, jika ingin mengalahkan kemajuan sistem energi listrik Malaysia, maka Indonesia harus berani membangun PLTN. “Bayangkan kemampuan listrik Indonesia hanya seperempat Malaysia, artinya kalau kita bercita-cita hanya sama dengan Malaysia, kita harus punya pembangkit...
