MAKALAH KEBIJAKAN FISKAL
1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Selama ini kita mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis, sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut diterapkan di Indonesia yaitu sistem campuran, dimana sistem campuran adalah sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar.
Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah antara lain :
1. Membuat peraturan-peraturan, dengan maksud untuk menghindari praktek sehat dalam perekonomian pasar.
2. Secara langsung ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Ikut serta pemerintahdilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang atau jasa-jasa dalam kehidupan masyarakat. Contoh: Perusahaan Air Minum
3. Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan didalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat.
Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi. Pada dasarnya sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluaran saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan.
Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisir dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintahan Negara- Negara Dunia Ketiga memang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya (keuangan) domestik.
1.2. TUJUAN
1. Mengetahui dampak dari adanya penerapan kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi.
2. Mengetahui waktu dan kondisi yang tepat untuk menerapkan kebijakan fiskal dalam perekonomian.
3. Mengetahui peran dari adanya penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian.
4. Mengetahui bagaimana penerapan kebijakan fiskal pada Negara maju, berkembang, dan tinggal.
5. Mengetahui hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perekonomian Indonesia.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. LANDASAN TEORI
Beberapa pandangan kebijakan fiskal menurut pandangan ahli ;
Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. (Sadono Sukirno, 2003)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah uantuk mengelolah/ mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah- ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Prathama Rahardja Mandala Manurung, pengantar ilmu ekonomi )
Kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. (Tulus TH Tambunan, 2006 )
Sedangkaan, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak. (Norpin, Ph. D. 1987 )
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.
2.1.1. TUJUAN DARI KEBIJAKAN FISKAL
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan laju investasi.
Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya :
a. control fisik langsung
b. peningkatan tariff pajak yang ada
c. penerapan pajak baru,
d. surplus dari perusahaan Negara
e. pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan
f. keuangan deficit.
2. Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
4. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.
5. Untuk menanggulangi inflasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.
2.1.2. FUNGSI UTAMA KEBIJAKAN FISKAL
1. Fungsi Alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa Public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruhn masyarakat.
2. Fungsi Distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan.
3. Fungsi Stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. ( Soediyono,R,1992,h.89 )
2.1.3. BENTUK – BENTUK KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:
1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.
Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.
2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan
Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan.
3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.
Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.
Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:
1) Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.
2) Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.
Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.
2.1.4. APBN DAN KEBIJAKSANAAN FISKAL
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :
a. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
b. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya:
PENERIMAAN PENGELUARAN
• Pajak (berbagai macam)
• Pinjaman dari Bank Sentral
• Pinjaman dari masyarakat dalam negeri
• Pinjaman dari luar negeri • Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa
• Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
• Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment
Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. Anggaran defisit memiliki keunggulan maupun kelemahan, salah satu keunggulannya adalah terdapat penertiban pada angka defisit dan nilai tambahan utang yang jelas dan lebih transparan serta bisa diawasi masyarakat.
Menurut Menkeu Agus DW Martowardojo penerapan kebijakan anggaran defisit tujuannya untuk menciptakan ekspansi fiskal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga pada level yang tinggi. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
Anggaran defisit salah satunya dengan melakukan peminjaman/hutang, dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia, yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat, sayangnya rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri. Ini merupakan salah satu kasus yang menggambarkan kelemahan dari anggaran defisit.
Sedangkan anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Anggaran surplus (Surplus Budget)/ Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan Pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Cara kerja anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, uang yang didapat Pemerintah dari pendapatan pajak lebih banyak dari yang dibelanjakan, Pemerintah memenfaatkan selisihnya untuk melunasi beberapa hutang Pemerintah yang masih ada. Surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi seterusnya dapat meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
2.1.5. PENGARUH RISIKO KEBIJAKAN FISKAL.
Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :
a. Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal
b. Meningkatkan keterbukaan fiskal
c. Meningkatkan tanggung jawab fiskal
d. Menciptakan kesinambungan fiskal
Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :
1. Resiko Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
a. Inflasi.
Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisar antara 3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011. Dengan demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.
b. Harga Minyak.
Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.
2. Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya :
a. Resiko pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.
b. Sedangkan resiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.
c. Resiko operasional
Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait. Serta yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.
d. Resiko Reputasi
Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.
3. Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.
4. Desentralisasi Fiskal
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.
Dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Resiko Fiskal dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.
2.2. LANDASAN PENELITIAN
Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya Perekonomian Indonesia.
Anggaran belanja negara terdiri dari :
1. Penerimaan atas pajak
2. Pengeluaran Pemerintah (government expenditure)
3. Transfer Pemerintah (government transfer)
Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.
Salah satu pengaruh penerapan kebijakan fiskal adalah pada pendapatan nasional. Pada sistem perekonomian yang tertutup (tidak ada perdagangan internasional) maka pendapatan nasional (Y) dapat tersusun atas konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G). Dirumuskan :
Y = C + I + G
Dimana konsumsi (C) sebagai fungsi dirumuskan sebagai :
C = aY + b
Pendapatan disposibel (YD) sebagai nilai pendapatan yang dapat dibelanjakan diformulasikan sebagai :
YD = Y – Tx + Tr
YD = C + S
Dimana :
Tx : Pajak
Tr : Transfer pemerintah
S : Saving
Dimana saving dapat difungsikan sebagai :
S = (1-a)Y – b
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/ multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :
• Angka pengganda investasi
• Angka pengganda konsumsi
• Angka pengganda pengeluaran pemerintah
• Angka pengganda transfer pemerintah
• Angka pengganda pajak
KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari makalah ini adalah:
1. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
2. Kebijakan fiskal di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
3. Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
REFERENSI
Sukirno, Sadono,2003, Pengantar Ekonomi Mikro, Raja Gafindo Persada, Jakarta
Manurung, Prathama, 2001, Pengantar Ilmu Ekonomi
Tambunan, Tulus, 2006
Norpin, Ph. D. 1987
Soediyono, R, 1992, h.89
Iskandar Putong, 2002, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta
Pengetahuan tentang angka-angka pengganda bagi pemerintah dalam menentukan kebijakn fiscal.
Dengan cara memperbesar atau memperkecil jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, jumlah pajak atau kombinasi dari ketiganya, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (tingkat employment) dan tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang biasa dianggap sebagai tingkat pendapatan nasional yang ideal bagi suatu perekonomian adalah tingkat pendapatan pada tingkat full employment. Apabila dalam perekonomian terjadi ‘deflasionary gap’ pemerintah pada umumnya mengusahakan meningkatkan pendapatan nasional.
Apabila dalam perekonomian terjadi ‘inflationary gap’ pemerintah pada umumnya mengushakan menurunkan pendapatan nasional. Angka Pengganda Investasi
Apabila investasi dibawah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ∆I ) pertahun, akan mengakibatkan pendapatan nasional equilibrium berubah dari semula Y pertahun menjadi sebesar ( Y + ∆Y ) pertahun maka :
Sebelum adanya perubahan investasi :
Y = Co + bTr – bTx + I +G
Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Oleh karena ‘government expenditure’ biasa juga disebuut ‘goverment purchase’ maka angka pengganda pengeluaran biasa juga disebut ‘goverment purchase mulitiplier’
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah:
KG = ∆Y / ∆G = 1 / 1 – b
Angka pengganda transfer pemerintah:
kTr = ∆Y/ ∆Tr = b / 1-b
Angka pengganda pajak mempunyai tanda negative dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya.
Negatifnya angka pengganda pajak dapat kita uraikan sebagai berikut:
Tx naik -> Yd turun ( pada tingkat pendapatan nasional yg sama) -> C turun -> Y turun
Sebaliknya
Tx turun -> Yd naik (pada tingkat pendapatan nasional yang sama) -> C naik -> Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya saampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru.
Angka Pengganda Pajak
kTx = ∆Y / ∆Tx = -b/1-b
Angka pengganda anggaran belanja yang seimbang besarnya lebih dari nol, ini mempunyai arti bahwa bertambahnya pengeluaran konsumsi pemerintah yang dibarengi bertambahnya pajak dengan jumlah yang sama akan mengakibatkan, meningkatnya tingkat pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya.
Angka pengganda anggaran belanja yang seimbang (balanced budget multiplier);
Sebelum adanya perubahan pengeluaran pemerintah dan perubahan pajak:
Y = Co + bTr – bTx + I + G
Sesudah adanya perubahan pengeluaran konsumsi pemerintah disertai perubahan pajak:
Y + ∆Y = Co + bTr – b(Tx + ∆Tx) + I + (G+∆G)
1.Angka pengganda investasi
angka pengganda investasi adalah Angka yang menunjukkkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi. Apabila investasi berubah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ∆I ) pertahun, dan perubahan ini mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dari semula setinggi Y pertahun berubah menjadi ( Y + ∆Y) pertahun. Hal ini ditunjukkan bahwa kebijakan fiskal mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap investasi. Terjadinya surplus anggaran akan menaikkan dana pinjaman, mengurangi suku bunga dan meningkatkan investasi. Sehingga investasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.
2.Angka pengganda konsumsi
Konsumsi merupakan “endogenous variable yaitu besarnya pengeluaran konsumsi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Dengan demikian, kejadian yang mungkin terjadi dimana pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi, ialah kejadian yang berupa berubahnya fungsi konsumsi. Jika konsumsi dinyatakan dengan persamaan umum C = a + cYd maka dengan berubahnya nilai “ a “ atau bertambahnya nilai “ c “ akan mengakibatkan pendapatan nasional ekuilibriumbertambah. Apabila fungsi konsumsi bergeser dengan jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat disposable income sebesar nol berubah dari sebesar “ a “ menjadi sebesar ( a + ∆a ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y). Tingkat konsumsi juga sangat mempengaruhi APBN, karna tingkat konsumsi yang rendah akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional.
3.Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah atau “ government expenditure multiplier atau government purchase multiplier “ ialah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Apabila jumlah government expenditure berubah dari semula sebesar “ G “ per tahun menjadi sebesar ( G + ∆G ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode. Sama halnya dengan angka pengganda konsumsi, pengeluaran pemerintah juga mempunyai hubungan positif terhadap APBN. Jika pendapatan nasional meningkat pengeluaran konsumsi pemerintah juga akan meningkat.
4.Angka pengganda transfer
Angka pengganda transfer adalah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah transfer pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Apabila jumlah transfer berubah dari semula sebesar “ Tr ” per tahun menjadi sebesar (Tr+ΔTr) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode. Transfer juga mempunyai hubungan positif trrhadap pendapatan nasional, seperti angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah.
4.Angka pengganda pajak
Angka pengganda pajak mempunyai tanda negative dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya. Negatifnya angka pengganda pajak dapat kita uraikan sebagai berikut:
Tx naik -> Yd turun ( pada tingkat pendapatan nasional yg sama) -> C turun -> Y turun Sebaliknya
Tx turun -> Yd naik (pada tingkat pendapatan nasional yang sama) -> C naik -> Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya saampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru. Bertambahnya pajak akan menurunkan tingkat pendapatan sehingga tungkat konsumsi juga turun, demikian sebaliknya
Instrumen utama Kebijakan Fiskal adalah Pengeluaran dan Pajak, namun seperti yang telah kita semua tahu bahwa masih ada beberapa petugas pajak yang telah melakukan kesalahan/pelanggaran dengan cara menggelapkan dana pajak untuk menambah kekayaan individu tersebut (korupsi) sehingga menyebabkan berkurang/hilangnya kemauan serta kesadaran masyarakat untuk membaya pajak lagi sehingga menyebabkan juga pendapatan Pemerintah menurun dan Pemerintah terpaksa harus menekan pengeluarannya. Untungnya pemerintah secara cepat telah menyelesaikan masalah ini sehingga masyarakat kembali sadar untuk membayar pajak dan keadaan dapat kembali normal seperti sebelumnya. Salah satu tujuan dari Kebijakan Fiskal juga yaitu dengan memberikan subsidi untuk mendirikan Perusahaan Negara dan mendorong Perusahaan Swasta untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan agar Kesempatan Kerja dapat meningkat (Full Employment). Namun dalam kasus subsidi ini, masih banyak sekali masyarakat kecil/kurang mampu yang belum dapat menikmati subsidi ini dengan maksimal subsidi ini kebanyakan dinikmati oleh masyarakat menengah ke-atas. Untuk itu Pemerintah harus tegas dalam bertindak serta mengambil kebijakan/keputusan agar bagaimana subsidi ini hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu saja (rakyat jelata).
Suatu PR yang besar bagi Pemerintah tentunya supaya dapat memecahkan masalah subsidi ini, entah bagaimana caranya.
Hasil dan Pembahasan
Dari hasil dan pembahasan menggunakan pendekatan matematis ditemukan angka pengganda / multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :
1. Angka pengganda investasi, dimana angka yang menunjukkan kenaikan tingkat pendapatan nasional karena bertambahnya pengeluaran investasi. Jadi kalau pengeluaran investasi berubah dari I menjadi I + I, maka tingkat pendapatan akan berubah dari Y menjadi Y + Y. Maka oleh karena itu pendapatan harus lebih besar dari investasi.
2. Angka pengganda konsumsi, dimana persoalan dari nilai Co saja yang memiliki hubungan dengan perubahan tingkat pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai Co tersebut. Sedangkan hubungan antara perubahan nilai “b” dengan perubahan pendapatan nasional yang diakibatkan sifatnya tidak pasti, sebab sangat tergantung kepada besarnya jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan sebesar nol (Co), besarnya investasi, besarnya konsumsi, besarnya transfer pemerintah, dan besarnya pajak.
3. Angka pengganda pengeluaran pemerintah artinya kebijakan pemerintah mengenai anggaran terdahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. kebijakan berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Namun, pada saat ini kebijakan pemerintah mengenai anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit dan anggaran surplus.
4. Angka pengganda transfer pemerintah, artinya adanya nilai perbandingan antara berubahnya jumlah transfer pemerintah, dengan berubahnya jumlah transfer pemerintah yang mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional equilibrium tersebut.
5. Angka pengganda pajak, dimana mempunyai tanda negatif, dengan negatifnya angka pengganda pajak ini berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya. Negatifnya angka penggaanda pajak dapat diuraikan sebagai berikut : Tx naik -> Yd turun (pada tingkat pendapatan yang sama) -> C turun -> Y turun, begitupun sebaliknya yang diikuti oleh pengeluaran konsumsi sampai dicapainya pendapatan nasional equilibrium yang baru.
sekian dan terima kasih
Multiplier atau angka pengganda memberikan gambaran tentang intensitas hubungan kasual antara sebuah variable tertentu dengan pendapatan nasional. Apabila angka pengganda tersebut menunjukkan angka yang tinggi, maka ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada variable tersebut akan besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya. Perubahan pendapatan nasional itu ditunjukan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier.
1. Angka pengganda investasi
angka pengganda investasi adalah Angka yang menunjukkkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi.
Dengan mendasarkan pada “ceteris paribus” pengeluaran investasi suatu masyarakat akan bertambah apabila
a) tingkat bunga menurun
b) penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dalam masyarakat terus bermunculan
c) jumlah penduduk yang meningkat
d) meluasnya pasar penjualan hasil produksi masyarakat tersebut
e) suasana perusahaan yang bertambah optimis
Dengan mempergunakan “ceteris paribus”, perubahan pengeluaran untuk investasi suatu masyarakat akan selalu mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium. Angka yang menunjukkkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi inilah yang kita sebut angka pengganda investasi.
Apabila investasi berubah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ∆I ) pertahun, dan perubahan ini mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dari semula setinggi Y pertahun berubah menjadi ( Y + ∆Y) pertahun
Sebelum adanya perubahan investasi
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan investasi
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx + G + ( I + ∆I )] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆I / (1 – c )
∆Y = ∆I / (1 – c )
∆Y / ∆I = 1 / (1 – c )
ki = ∆Y / ∆I = 1 / (1 – c )
2. Angka pengganda konsumsi
Konsumsi merupakan “endogenous variable yaitu besarnya pengeluaran konsumsi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Dengan demikian, kejadian yang mungkin terjadi dimana pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi, ialah kejadian yang berupa berubahnya fungsi konsumsi. Jika konsumsi dinyatakan dengan persamaan umum C = a + cYd maka dengan berubahnya nilai “a“ atau bertambahnya nilai “c“ akan mengakibatkan pendapatan nasional ekuilibriumbertambah. Apabila fungsi konsumsi bergeser dengan jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat disposable income sebesar nol berubah dari sebesar “a“ menjadi sebesar ( a + ∆a ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y).
Sebelum adanya pergeseran fungsi konsumsi
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya pergeseran fungsi konsumsi sejauh ∆a :
Y + ∆Y = ( a + ∆a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆a / (1 – c )
∆Y = ∆a / (1 – c )
∆Y / ∆a = 1 / (1 – c )
Kc= ∆Y / ∆a = 1 / (1 – c )
3. Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah atau “government expenditure multiplier atau government purchase multiplier“ ialah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Apabila jumlah government expenditure berubah dari semula sebesar “G“ per tahun menjadi sebesar (G + ∆G) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Sebelum adanya pergeseran fungsi konsumsi pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya pergeseran fungsi konsumsi pemerintah :
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + ∆G + I) / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆G / (1 – c )
∆Y = ∆G / (1 – c )
∆Y / ∆G = 1 / (1 – c )
KG = ∆Y / ∆G = 1 / (1 – c )
4. Angka pengganda transfer
Angka Pengganda Transfer Pemerintah atau “government tranfer multiplier“ adalah nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat daripada berubahnya jumlah transfer pemerintah berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.
Apabila jumlah government transfer berubah dari semula sebesar “ Tr “ per tahun menjadi sebesar (Tr + ∆Tr) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Sebelum adanya perubahan transfer pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan transfer pemerintah:
Y + ∆Y = [ a + c(Tr + ∆Tr ) – cTx + G + ∆G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + c∆Tr / (1 – c )
∆Y = c∆Tr / (1 – c )
∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
KTr = ∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
5. Angka pengganda pajak
Angka pengganda pajak atau “tax multiplier” nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat daripada berubahnya jumlah yang dipungut oleh pemerintah yang menyebabkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium.
Berbeda dengan angka-angka pengganda yang telah kita uraikan dimuka, angka pengganda pajak mempunyai tanda negative. Dengan negatifnya angka pengganda tersebut berarti bahwa bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium. Dengan berkurangnya pajak yang dipungut oleh pemerintah , maka tingkat pendapatan nasional ekuilibrium akan menjadi lebih besar daripada tingkat pendapatan nasional ekuilibrium sebelumnya.
Apabila pajak diperbesar, maka pada tingkat pendapatan nasional yang sama “disposable income“ menurun. Menurunya “disposable income“ mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dan menurunnya konsumsi ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional. Sebaliknya sebagai akibat dari pada berkurangnya pajak yang dipungut oleh pemerintah, pada tingkat pendapatan yang sama “disposable income“ bertambah besar. Dan dengan bertambahnya “disposable income“ pengeluaran masyarakat untuk konsumsi bertambah. Dan bertambahnya “consumption expenditure“ akan mengakibatkan pendapatan nasional meningkat.
Apabila besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah dari semula sebesar “ Tx “ per tahun menjadi sebesar ( Tx + ∆Tx) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Sebelum adanya perubahan jumlah pajak yang dipungut pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan jumlah pajak yang dipungut pemerintah:
Y + ∆Y = [ a + cTr – c(Tx + ∆Tx ) + G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx – c∆Tx ) + G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx + G + I] / (1 – c ) + (-c∆Tx ) / (1 – c )
∆Y = (-c∆Tx ) / (1 – c )
∆Y / ∆Tx = -c / (1 – c )
KTx = ∆Y / ∆Tx = -c / (1 – c )
Multiplier atau angka pengganda memberikan gambaran tentang intensitas hubungan kasual antara sebuah variable tertentu dengan pendapatan nasional. Apabila angka pengganda tersebut menunjukkan angka yang tinggi, maka ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada variable tersebut akan besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya. Perubahan pendapatan nasional itu ditunjukan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier.
1. Angka pengganda investasi
angka pengganda investasi adalah Angka yang menunjukkkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi.
Dengan mendasarkan pada “ceteris paribus” pengeluaran investasi suatu masyarakat akan bertambah apabila
a) tingkat bunga menurun
b) penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi dalam masyarakat terus bermunculan
c) jumlah penduduk yang meningkat
d) meluasnya pasar penjualan hasil produksi masyarakat tersebut
e) suasana perusahaan yang bertambah optimis
Dengan mempergunakan “ceteris paribus”, perubahan pengeluaran untuk investasi suatu masyarakat akan selalu mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium. Angka yang menunjukkkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi inilah yang kita sebut angka pengganda investasi.
Apabila investasi berubah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar (I + ∆I) pertahun, dan perubahan ini mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dari semula setinggi Y pertahun berubah menjadi (Y + ∆Y) pertahun
Sebelum adanya perubahan investasi
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan investasi
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx + G + ( I + ∆I )] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆I / (1 – c )
∆Y = ∆I / (1 – c )
∆Y / ∆I = 1 / (1 – c )
ki = ∆Y / ∆I = 1 / (1 – c )
2. Angka pengganda konsumsi
Konsumsi merupakan “endogenous variable yaitu besarnya pengeluaran konsumsi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Dengan demikian , kejadian yang mungkin terjadi dimana pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi, ialah kejadian yang berupa berubahnya fungsi konsumsi. Jika konsumsi dinyatakan dengan persamaan umum C = a + cYd maka dengan berubahnya nilai “a“ atau bertambahnya nilai “c“ akan mengakibatkan pendapatan nasional ekuilibriumbertambah. Apabila fungsi konsumsi bergeser dengan jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat disposable income sebesar nol berubah dari sebesar “ a “ menjadi sebesar (a + ∆a) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar (Y + ∆Y).
Sebelum adanya pergeseran fungsi konsumsi
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya pergeseran fungsi konsumsi sejauh ∆a :
Y + ∆Y = ( a + ∆a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆a / (1 – c )
∆Y = ∆a / (1 – c )
∆Y / ∆a = 1 / (1 – c )
Kc= ∆Y / ∆a = 1 / (1 – c )
3. Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah atau “government expenditure multiplier atau government purchase multiplier“ ialah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Apabila jumlah government expenditure berubah dari semula sebesar “G“ per tahun menjadi sebesar (G + ∆G) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar (Y + ∆Y) per periode.
Sebelum adanya pergeseran fungsi konsumsi pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya pergeseran fungsi konsumsi pemerintah :
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + ∆G + I) / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆G / (1 – c )
∆Y = ∆G / (1 – c )
∆Y / ∆G = 1 / (1 – c )
KG = ∆Y / ∆G = 1 / (1 – c )
4. Angka pengganda transfer
Angka Pengganda Transfer Pemerintah atau “government tranfer multiplier“ adalah nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat daripada berubahnya jumlah transfer pemerintah berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.
Apabila jumlah government transfer berubah dari semula sebesar “Tr“ per tahun menjadi sebesar (Tr + ∆Tr) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Sebelum adanya perubahan transfer pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan transfer pemerintah:
Y + ∆Y = [ a + c(Tr + ∆Tr ) – cTx + G + ∆G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + c∆Tr / (1 – c )
∆Y = c∆Tr / (1 – c )
∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
KTr = ∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
5. Angka pengganda pajak
Angka pengganda pajak atau “tax multiplier” nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat daripada berubahnya jumlah yang dipungut oleh pemerintah yang menyebabkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium.
Berbeda dengan angka-angka pengganda yang telah kita uraikan dimuka,angka pengganda pajak mempunyai tanda negative. Dengan negatifnya angka pengganda tersebut berarti bahwa bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium. Dengan berkurangnya pajak yang dipungut oleh pemerintah , maka tingkat pendapatan nasional ekuilibrium akan menjadi lebih besar daripada tingkat pendapatan nasional ekuilibrium sebelumnya.
Apabila pajak diperbesar, maka pada tingkat pendapatan nasional yang sama “disposable income“ menurun. Menurunya “disposable income“ mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dan menurunnya konsumsi ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional. Sebaliknya sebagai akibat dari pada berkurangnya pajak yang dipungut oleh pemerintah, pada tingkat pendapatan yang sama “disposable income“ bertambah besar. Dan dengan bertambahnya “disposable income“ pengeluaran masyarakat untuk konsumsi bertambah. Dan bertambahnya “consumption expenditure“ akan mengakibatkan pendapatan nasional meningkat.
Apabila besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah dari semula sebesar “ Tx “ per tahun menjadi sebesar ( Tx + ∆Tx) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Sebelum adanya perubahan jumlah pajak yang dipungut pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan jumlah pajak yang dipungut pemerintah:
Y + ∆Y = [ a + cTr – c(Tx + ∆Tx ) + G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx – c∆Tx ) + G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx + G + I] / (1 – c ) + (-c∆Tx ) / (1 – c )
∆Y = (-c∆Tx ) / (1 – c )
∆Y / ∆Tx = -c / (1 – c )
KTx = ∆Y / ∆Tx = -c / (1 – c )
Angka pengganda investasi
angka pengganda investasi adalah Angka yang menunjukkkan perbandingan antara berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dengan berubahnya jumlah pengeluaran investasi. Angka pengganda yang menunjukkan berapa besarnya perubahan Y sebagai akibat dari perubahan I.
Angka pengganda konsumsi
Konsumsi merupakan “endogenous variable yaitu besarnya pengeluaran konsumsi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Fungsi konsumsi fungsi yang menghubungkan laju pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan.MPC (marginal product consumption) merupakan angka perbandingan antara besarnya perubahan nasional yang menyebabkan adanya perubahan konsumsi tersebut.
Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah atau “ government expenditure multiplier ialah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional.
Angka pengganda transfer
Angka pengganda transfer adalah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah transfer pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dimana pemerintah tidak menerima balas jasa langsung.
Angka pengganda pajak
Angka pengganda pajak mempunyai tanda negative dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya
Hubungan antara angka pengganda investasi dengan kebijakan fiskal yaitu apabila investasi berubah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ∆I ) pertahun, dan perubahan ini mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium dari semula setinggi Y pertahun berubah menjadi ( Y + ∆Y) pertahun.
Angka pengganda konsumsi
Konsumsi merupakan “endogenous variable yaitu besarnya pengeluaran konsumsi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Apabila fungsi konsumsi bergeser dengan jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat disposable income sebesar nol berubah dari sebesar “ a “ menjadi sebesar ( a + ∆a ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y).
Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah atau “government expenditure multiplier” ialah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengakibatkan perubahan pendapatan nasional. Apabila jumlah government expenditure berubah dari semula sebesar “ G “ per tahun menjadi sebesar ( G + ∆G ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Angka pengganda transfer
Angka pengganda transfer adalah perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat berubahnya jumlah transfer pemerintah. Apabila jumlah transfer berubah dari semula sebesar “ Tr ” per tahun menjadi sebesar (Tr+ΔTr) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode.
Angka pengganda pajak
Dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya. Negatifnya angka pengganda pajak dapat kita uraikan sebagai berikut:
Tx naik -> Yd turun ( pada tingkat pendapatan nasional yg sama) -> C turun -> Y turun Sebaliknya
Tx turun -> Yd naik (pada tingkat pendapatan nasional yang sama) -> C naik -> Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya saampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru.
Jadi kesimpulan dari hasil dan pembahasan diatas yaitu:
Apabila investasi naik, maka akan mempengaruhi tingkat konsumsi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap belanja pemerintah yang akan ikut meningkat (misalnya belanja pembangunan sekolah menjadi lebih baik).
Hal ini menyebabkan transfer pemerintah menjadi meningkat (misalnya keinginan masyarakat untuk memiliki tunjangan sosial), dan yang terakhir pajak pun akan meningkat.
Jika jumlah pajak lebih banyak dari jumlah APBN yakni dalam hal ini adalah belanja pemerintah, maka selisih tersebut digunakan untuk membayar utang negara
Dari teori di atas bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk menentukan kebijakan fiksal pada suatu negara??
Masalah-masalah apa saja yang mengakibatkan suatu kebijakan fiskal pada suatu negara itu dianggap gagal..
Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/ multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :
• Angka pengganda investasi
• Angka pengganda konsumsi
• Angka pengganda pengeluaran pemerintah
• Angka pengganda transfer pemerintah
• Angka pengganda pajak
Maka Multiplier atau angka pengganda membarikan gambaran tentang intensitas hubungan kasual antara sebuah variable tertentu dengan pendapatan nasional. Apabila angka pengganda tersebut angka yang tinggi, maka ini berarti bahwa perusahaan yang terjadi pada variable tersebut akan besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya.
Dalam perkonomian tertutup deengan adanya tindakan fiscal, kita mengenal 5 macam angka pangganda plus 1 angka pengganda konsumsi, apabila kita menginginkannya. Ke-6 angka pengganda tersebut adalah:
1. Angka Pengganda Investasi
Apabila investasi dibawah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ΔI ) pertahun, akan mengakibatkan pendapatan nasional equilibrium berubah menjadi sebesar ( Y + ΔY ) pertahun, maka :
1. Y = ( Co + I )
2. Y +Δ Y = ( Co + I + ΔI )
Y +Δ Y = ( Co + I ) + ΔI
Y +Δ Y = Y + Δ I
Δ Y = Δ I
= maka KI = ∆Y = 1
∆I 1 – b
2. Angka Pengganda Konsumsi
Angka pengganda konsumsi yang dapat kita persoalkan disini yaitu multiplier daripada nilai ‘Co’ sajalah yang dapat kita jumpai hubungannya yang tetap dengan perubahan tingkat pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai ‘Co’ tersebut, sedangkan hubungan antara perubahan nilai ‘b’ dengan perubanahan pendapatan nasional yang diakibatkan sifatnya tidak pasti, sebab sangat tergantung krpada besarnya jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan sebesar nol (Co), besarnya invesatasi, besarnya konsumsi pemerintah, besarnya transfer pemerintah dan besarnya pajak.
Angka pengganda konsumsi :
Kc = ∆Y = 1
∆Co 1-b
3. Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Oleh karena ‘government expenditure’ biasa juga disebuut ‘goverment purchase’ maka angka pengganda pengeluaran biasa juga disebut ‘goverment purchase mulitiplier’
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah:
KG = ∆Y / ∆G = 1 / 1 – b
Angka pengganda transfer pemerintah:
kTr = ∆Y/ ∆Tr = b / 1-b
4. Angka Pengganda Transfer Pemerintah
Angka Pengganda Transfer Pemerintah atau “ government tranfer multiplier “ adalah nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat daripada berubahnya jumlah transfer pemerintah dengan berubahnya jumlah transfer pemerintah yang mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.
Apabila jumlah government transfer berubah dari semula sebesar “ Tr “ per tahun menjadi sebesar ( Tr + ∆Tr ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode, maka berarti :
Sebelum adanya perubahan transfer pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan transfer pemerintah:
Y + ∆Y = [ a + c(Tr + ∆Tr ) – cTx + G + ∆G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + c∆Tr / (1 – c )
∆Y = c∆Tr / (1 – c )
∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
KTr = ∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
5. Angka Pengganda Pajak
Angka pengganda pajak mempunyai tanda negative dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya.
Negatifnya angka pengganda pajak dapat kita uraikan sebagai berikut:
Tx naik -> Yd turun ( pada tingkat pendapatan nasional yg sama) -> C turun -> Y turun
Sebaliknya
Tx turun -> Yd naik (pada tingkat pendapatan nasional yang sama) -> C naik -> Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya saampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru.
Angka Pengganda Pajak
kTx = ∆Y / ∆Tx = -b/1-b
Jadi Betapa penting pengetahuan tentang angka-angka pengganda bagi pemerintah dalam menentukan kebijakn fiscal.
Dengan cara memperbesar atau memperkecil jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, jumlah pajak atau kombinasi dari ketiganya, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (tingkat employment) dan tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang biasa dianggap sebagai tingkat pendapatan nasional yang ideal bagi suatu perwekonomian adalah tingkat pendapatan pada tingkat full employment. Apabila dalam perekonomian terjadi ‘deflasionary gap’ pemerintah pada umumnya mengusahakan meningkatkan pendapatan nasional. Apabila dalam perekonomian terjadi ‘inflationary gap’ pemerinta pada umumnya mengushakan menurunkan pendapatan nasional.
Dengan pendekatan matematis dapat ditemukan adanya angka pengganda/ multiplier dalam perekonomian dengan penggunaan kebijakan fiskal, yaitu :
• Angka pengganda investasi
• Angka pengganda konsumsi
• Angka pengganda pengeluaran pemerintah
• Angka pengganda transfer pemerintah
• Angka pengganda pajak
Maka Multiplier atau angka pengganda membarikan gambaran tentang intensitas hubungan kasual antara sebuah variable tertentu dengan pendapatan nasional. Apabila angka pengganda tersebut angka yang tinggi, maka ini berarti bahwa perusahaan yang terjadi pada variable tersebut akan besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya.
Dalam perkonomian tertutup deengan adanya tindakan fiscal, kita mengenal 5 macam angka pangganda plus 1 angka pengganda konsumsi, apabila kita menginginkannya. Ke-6 angka pengganda tersebut adalah:
1. Angka Pengganda Investasi
Apabila investasi dibawah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ΔI ) pertahun, akan mengakibatkan pendapatan nasional equilibrium berubah menjadi sebesar ( Y + ΔY ) pertahun, maka :
1. Y = ( Co + I )
2. Y +Δ Y = ( Co + I + ΔI )
Y +Δ Y = ( Co + I ) + ΔI
Y +Δ Y = Y + Δ I
Δ Y = Δ I
= maka KI = ∆Y = 1
∆I 1 – b
2. Angka Pengganda Konsumsi
Angka pengganda konsumsi yang dapat kita persoalkan disini yaitu multiplier daripada nilai ‘Co’ sajalah yang dapat kita jumpai hubungannya yang tetap dengan perubahan tingkat pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai ‘Co’ tersebut, sedangkan hubungan antara perubahan nilai ‘b’ dengan perubanahan pendapatan nasional yang diakibatkan sifatnya tidak pasti, sebab sangat tergantung krpada besarnya jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan sebesar nol (Co), besarnya invesatasi, besarnya konsumsi pemerintah, besarnya transfer pemerintah dan besarnya pajak.
Angka pengganda konsumsi :
Kc = ∆Y = 1
∆Co 1-b
3. Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Oleh karena ‘government expenditure’ biasa juga disebuut ‘goverment purchase’ maka angka pengganda pengeluaran biasa juga disebut ‘goverment purchase mulitiplier’
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah:
KG = ∆Y / ∆G = 1 / 1 – b
Angka pengganda transfer pemerintah:
kTr = ∆Y/ ∆Tr = b / 1-b
4. Angka Pengganda Transfer Pemerintah
Angka Pengganda Transfer Pemerintah atau “ government tranfer multiplier “ adalah nilai perbandingan antara berubahnya jumlah pendapatan nasional ekuilibrium sebagai akibat daripada berubahnya jumlah transfer pemerintah dengan berubahnya jumlah transfer pemerintah yang mengakibatkan berubahnya tingkat pendapatan nasional ekuilibrium tersebut.
Apabila jumlah government transfer berubah dari semula sebesar “ Tr “ per tahun menjadi sebesar ( Tr + ∆Tr ) mengakibatkan tingkat pendapatan nasional ekuilibrium berubah dari semula sebesar Y menjadi sebesar ( Y + ∆Y) per periode, maka berarti :
Sebelum adanya perubahan transfer pemerintah
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan transfer pemerintah:
Y + ∆Y = [ a + c(Tr + ∆Tr ) – cTx + G + ∆G + I] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + c∆Tr / (1 – c )
∆Y = c∆Tr / (1 – c )
∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
KTr = ∆Y / ∆Tr = c / (1 – c )
5. Angka Pengganda Pajak
Angka pengganda pajak mempunyai tanda negative dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya.
Negatifnya angka pengganda pajak dapat kita uraikan sebagai berikut:
Tx naik -> Yd turun ( pada tingkat pendapatan nasional yg sama) -> C turun -> Y turun
Sebaliknya
Tx turun -> Yd naik (pada tingkat pendapatan nasional yang sama) -> C naik -> Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya saampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru.
Angka Pengganda Pajak
kTx = ∆Y / ∆Tx = -b/1-b
Jadi Betapa penting pengetahuan tentang angka-angka pengganda bagi pemerintah dalam menentukan kebijakn fiscal.
Dengan cara memperbesar atau memperkecil jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, jumlah pajak atau kombinasi dari ketiganya, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (tingkat employment) dan tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang biasa dianggap sebagai tingkat pendapatan nasional yang ideal bagi suatu perwekonomian adalah tingkat pendapatan pada tingkat full employment. Apabila dalam perekonomian terjadi ‘deflasionary gap’ pemerintah pada umumnya mengusahakan meningkatkan pendapatan nasional. Apabila dalam perekonomian terjadi ‘inflationary gap’ pemerinta pada umumnya mengushakan menurunkan pendapatan nasional.
1. Angka Pengganda Investasi
Apabila investasi dibawah dari sebesar I pertahun menjadi sebesar ( I + ∆I ) pertahun, akan mengakibatkan pendapatan nasional equilibrium berubah dari semula Y pertahun menjadi sebesar ( Y + ∆Y ) pertahun maka :
Sebelum adanya perubahan investasi :
Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c )
Sesudah adanya perubahan investasi
Y + ∆Y = [ a + cTr – cTx + G + ( I + ∆I )] / (1 – c )
Y + ∆Y = ( a + cTr – cTx + G + I) / (1 – c ) + ∆I / (1 – c )
∆Y = ∆I / (1 – c )
∆Y / ∆I = 1 / (1 – c )
ki = ∆Y / ∆I = 1 / (1 – c )
ki = angka pengganda investasi
c = marginal propensity to consume
2. Angka Pengganda Konsumsi
Angka pengganda konsumsi yang dapat kita persoalkan disini yaitu multiplier daripada nilai ‘Co’ sajalah yang dapat kita jumpai hubungannya yang tetap dengan perubahan tingkat pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai ‘Co’ tersebut, sedangkan hubungan antara perubahan nilai ‘b’ dengan perubanahan pendapatan nasional yang diakibatkan sifatnya tidak pasti, sebab sangat tergantung krpada besarnya jumlah pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan sebesar nol (Co), besarnya invesatasi, besarnya konsumsi pemerintah, besarnya transfer pemerintah dan besarnya pajak.
Angka pengganda konsumsi :
Kc = ∆Y = 1
∆Co 1-b
3. Angka Pengganda Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Oleh karena ‘government expenditure’ biasa juga disebuut ‘goverment purchase’ maka angka pengganda pengeluaran biasa juga disebut ‘goverment purchase mulitiplier’
Angka pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah:
KG = ∆Y / ∆G = 1 / 1 – b
4. Angka pengganda transfer pemerintah:
kTr = ∆Y/ ∆Tr = b / 1-b
5. Angka Pengganda Pajak
Angka pengganda pajak mempunyai tanda negative dengan negatifnya angka pengganda pajak berarti bertambahnya jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional equilibrium begitu pula sebaliknya.
Negatifnya angka pengganda pajak dapat kita uraikan sebagai berikut:
Tx naik -> Yd turun ( pada tingkat pendapatan nasional yg sama) -> C turun -> Y turun
Sebaliknya
Tx turun -> Yd naik (pada tingkat pendapatan nasional yang sama) -> C naik -> Y naik diikuti oleh pengeluaran konsumsi, demikian seterusnya saampai dicapai pendapatan nasional equilibrium yang baru.
Angka Pengganda Pajak
kTx = ∆Y / ∆Tx = -b/1-b
Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
Yang paling penting adalahKebijakan anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran yaitu pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Peningkatan pembelian atau belanja pemeritah berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional. Contohnya pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya.
Mohon bantuan…
1. Misalkan konsumsi (C), investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) dinyatakan sebagai berikut:
C = 360 – 200r + 0,1Y
I = 120 – 400r
G = 120
M^d/P=100+0,2Y-2000i
dengan i menyatakan tingkat bunga nominal (r + πe), anggap πe = 0, jumlah uang beredar (Ms) = 300, dan P = 2. Misalkan juga diketahui potensi pendapatan nasional yang menjamin full employment adalah 630 (Y = 630), maka,
Tentukan:
a. Persamaan fungsi IS (Gunakan kondisi keseimbangan pasar barang)
b. Persamaan fungsi LM (Gunakan kondisi keseimbangan pasar uang)
c. Tingkat bunga riil (r) dan pendapatan nasional (Y) yang menjamin keseimbangan di dua pasar tersebut (short run equilibrium).
d. Tingkat harga (P) yang menjamin terciptanya keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium).
e. Dalam proses menuju keseimbangan umum tersebut, berapa besar disparitas antara laju inflasi aktual (π) dengan inflasi harapan (πe = 0).
f. Gambar pergerakan fungsi IS dan LM menuju keseimbangan jangka panjang sehingga tercipta tingkat keseimbangan umum dalam satu kurva.
2. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi mederat sekitar 5,6% per tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal pembangunan dan perbaikan infrastruktur, jalan, pelabuhan, irigasi, dll. Dengan menggunakan kerangka analisis IS-LM jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan nasional, tingkat bunga dalam negeri, investasi, laju inflasi, kesempatan kerja, dan kurs rupiah? (Kemukakan secara spesifik asumsi yang saudara gunakan).
3. Bagaimana pendapat saudara mengenai penggunaan pendekatan IS LM untuk menganalisis kebijakan ekonomi makro dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya, serta berikan ilustrasi nyata dari aspek yang saudara jelaskan tersebut.
Terima Kasih
Apa hubungan antara kebijakan fiskal dengan angka pengganda?