Perdana Menteri Islandia, David Sigmundur Gunnlaugsson, mengundurkan diri pasca disebutnya namanya pada Panama Paper, dokumen yang bocor tentang bagaimana berbagai pemimpin negara dunia menyembunyikan kekayaannya dan telah ikut mempermalukan dirinya. Dokumen milik Mossack Fonseca itu menunjukkan sang PM memiliki perusahaan offshore, Wintris, bersama istrinya.
Dia dituduh menyembunyikan jutaan dolar aset keluarga lewat perusahaan offshore tersebut.
Sebuah protes besar telah digelar di depan gedung parlemen di Islandia, pada hari Senin (4/4), menuntut pengunduran dirinya.
Menurut BBC, laporan yang mereka terima mengindikasikan ia akan digantikan oleh menteri pertanian.
Sebelumnya Gunnlaugsson meminta Presiden Ólafur Ragnar Grímsson untuk membubarkan parlemen, namun permintaannya ditolak.
Grímsson mengatakan dirinya ingin membicarakannya dengan partai-partai politik terlebih dahulu.
“Saya pikir tidak normal bila perdana menteri sendiri yang diberikan wewenang untuk membubarkan parlemen tanpa mayoritas parlemen puas dengan keputusan itu,” kata presiden kepada wartawan.
Beberapa pengamat menggambarkan penolakan permintaan perdana menteri sebagai sangat tidak biasa.
Setelah menolak untuk mengundurkan diri pada hari Senin, PM Islandia semakin mendapat tekanan, termasuk dari koalisi pemerintahannya.
Pada hari Selasa, ia menjelaskan posisinya lewat Facebook.
“Saya katakan kepada pemimpin Partai Independen, partai-partai di parlemen berpendapat mereka tidak dapat mendukung pemerintah dalam merampungkan tugas bersama, saya akan membubarkan parlemen dan menyerukan sebuah pemilihan umum,” tulis dia.
Sementara itu, China dan Rusia mengambil pendekatan berbeda dengan menekan berita dan menolak tuduhan bahwa pejabat-pejabat pemerintah melakukan tindakan yang tidak layak, sebagaimana disebut dalam bocoran dokumen keuangan sebanyak lebih dari 11 juta itu, dari sebuah firma hukum di Panama.
Pejabat-pejabat di Ukraina, Argentina dan beberapa negara lain juga menghadapi pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan mereka dalam skema pengelakan pajak perusahaan-perusahaan di luar negeri.
Sumber: BBC dan lain-lain.
